dakwatuna.com – Sewaktu masih kuliah di Islamabad, Pakistan, saya sempat beberapa kali ke kota Lahore, ibukota provinsi Punjab. Jarak Islamabad – Lahore sekitar 300 kilometer. Dan, meski Islamabad adalah ibukota negara, sesungguhnya kota budaya Pakistan adalah Lahore. Selain memiliki banyak universitas, Lahore merupakan  saksi dari lanskap peradaban  yang amat panjang. Di kota itu terdapat Masjid Badhsahi, tempat di mana Allama Iqbal, penyair besar Pakistan, acap mementaskan pembacaan puisi-puisinya yang mengagumkan. Di kota ini pula terdapat pusat jamaah Ahmadiyah (selain Qadian di India) sehingga dikenal jamaah Ahmadiyah Lahore.

Ribut-ribut soal Ahmadiyah di tanah air saat ini, mengingatkan saya saat ke Lahore sekian tahun lalu. Waktu itu, mobil bis yang saya tumpangi mogok di tengah jalan. Oleh sopir, kami dipindah ke mobil wagon yang hanya mampu memuat sebagian penumpang. Karena hari sudah mulai gelap, dan – mungkin – karena saya dianggap foreigner, oleh sopir saya didahulukan bersama sejumlah orang tua. Rupanya, di antara penumpang wagon ada seorang pengikut Ahmadiyah. Saya tahu itu, saat kami sudah sampai di kota Lahore, dan saya mencari masjid untuk shalat Maghrib dan Isya yang digabungkan.

Demi menyadari saya sedang celingukan, Bapak tersebut menawarkan shalat di tempatnya. Namun Bapak itu terlihat ragu. Ia  buru-buru menambahkan, “Tapi ini bukan masjid. Kami tidak berhak menyebutnya demikian. Ini adalah Bait al-Hikmah.”  Saya pun menolak dengan halus. Saya teringat bahwa Umar bin Khattab menolak shalat di synagogue Yahudi saat ia menguasai Palestina. Tak ada larangan, memang. Tetapi Umar khawatir jika ia melakukannya akan menjadi preseden bagi yang lainnya. Dalam konstitusi Pakistan, Ahmadiyah memang tidak dimasukkan dalam kelompok Islam. Setelah terjadi ketegangan antara Ahmadiyah dan umat Islam Pakistan, Parlemen Pakistan melakukan amandemen ke-dua tahun 1974 atas konstitusinya. Isinya, antara lain, menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah suatu aliran di luar Islam dan menjadi bagian dari agama minoritas (Pasal 260 ayat 3b). Sejak itu, ketegangan tentang Ahmadiyah tidak pernah lagi terdengar di Pakistan. Mereka hidup berdampingan sebagai aliran (agama) baru non-Islam.

Konsekuensinya, secara legal-kultural, mereka tidak berhak menggunakan idiom yang lazim digunakan umat Islam. Seperti masjid, adzan, shalat, haji dan seterusnya.  Sehingga, rumah ibadahnya pun disebut sebagai Bait al-Hikmah. Konsekuensi politik pun demikian. Karena tergolong minoritas, Ahmadiyah hanya berhak memperebutkan kursi sepuluh persen di parlemen bersama-sama agama minoritas lain di negeri itu. Bagi para penganut demokrasi liberal, keputusan itu terlihat diskriminatif. Tetapi patut diingat, Pakistan memang bukan sebuah negara demokrasi liberal an-sich. Negeri itu dibangun atas dasar agama (Islam) sehingga pemahaman demokrasi dibatasi dalam dikotomi Islam dan agama minoritas. Harap diingat, pemisahan mereka dari India di tahun 1947 memang didasarkan pada pemisahan agama Hindu (India) dan Islam (Pakistan).

Karena itu, dalam menyikapi kasus Ahmadiyah di Indonesia, setidaknya ada dua hal yang mesti dicermati. Pertama secara teologis. Seperti diketahui, Ahmadiyah mengklaim Mirza Ghulam Ahmad (selanjutnya disebut, MGA) adalah seorang Nabi. Belakangan, karena desakan berbagai pihak, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghapus kata Nabi dan mempertahankan gelar, “pembawa kabar baik dan buruk (mubasyirat)” kepadanya.

Dalam pandangan Islam baik Sunni ataupun Syiah, doktrin kenabian telah mencapai kata sepakat. Yaitu bahwa Nabi Muhammad (saw) adalah “Khatam an-Nabiyyin”.  Doktrin ini berbasis pada ayat dalam al-Qur’an, “adalah penutup segala Nabi.” Sedemikian pentingnya doktrin tersebut, sehingga siapapun yang memiliki pandangan menyimpang wajib dinyatakan telah keluar dari Islam. Dalam sejarah Islam, Musailamah adalah tokoh pertama yang mengklaim sebagai Nabi setelah kematian Rasulallah saw. Musailamah kemudian dibunuh oleh Wahsyi, seorang budak hitam yang sebelum masuk Islam membunuh Hamzah, paman Nabi saw.

Doktrin Khatam an-Nabiyyin ini mengantarkan pada satu titik simpul, bahwa tidak ada Nabi setelah Muhammad (saw) wafat. Jikapun ada seorang tokoh agama yang berpengaruh setelahnya, tokoh itu tak pernah bisa disebut sebagai Nabi. Dalam teologi Syiah, tokoh tersebut dikenal sebagai Imam, sehingga Syiah mengenal teologi tentang imam dua belas (itsna asyariyah). Kelompok Sunni menyebutnya dengan beragam istilah: mujaddid, wali, ulama, kyai, ajengan dan lain sebagainya. Intinya, para pembaharu yang oleh Nabi Muhammad dijanjikan akan hadir pada setiap satu abad itu, tetap tidak bisa menyebut dirinya, atau disebut oleh pengikutnya, sebagai Nabi. Di pesantren Asshogiri Bogor, misalnya, Abdul Qadir Zaelani diagungkan dengan gelar yang sangat tinggi: Sulthan al-Awliya (Raja para wali) tetapi tetap tak disebut Nabi. Sebab, para pemuka agama tak lebih dari pewaris Nabi.

Meski telah berkali-kali Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menjelaskan bahwa mereka mengucapkan kalimat syahadat yang sama, namun masyarakat muslim Indonesia tak percaya dengan penjelasan tersebut. Hal ini disebabkan dua hal. Hal Pertama: teologi Ahmadiyah memilah tiga istilah Nabi. Yaitu “naby mustaqil” (nabi independen), “naby ghayr mustaqil” (nabi tidak independen) dan naby al-dzil (nabi bayangan). Naby mustaqil adalah mereka yang kepadanya diturunkan kitab suci, seperti Nabi Musa, Isa, dan Muhammad (saw). Naby ghayr mustaqil  adalah para Nabi  yang kepada mereka tidak diberikan kitab suci dan bertugas melanjutkan risalah sebelumnya, seperti Nabi Harun yang melanjutkan tugas Musa. Sedangkan Nabi al-dzil adalah para pembaharu dan tokoh agama yang bertugas “memberi kabar baik dan buruk”.

Para pengikut Ahmadiyah Qadiyaniah memandang MGA sebagai naby ghayr mustaqill, sementara pengikut Ahmadiyah Lahore menganggapnya sebagai naby al-dzill. Kedua-duanya tetap menggunakan istilah Nabi. Istilah yang tidak dapat diterima oleh kalangan Islam karena doktrin khatam an-Nabiyyin yang sudah final tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mereka dinyatakan non-muslim di Pakistan.

Hal Kedua: sebagai salah satu bukti penyebutan istilah Nabi yang terus dilakukan, stasiun TV Ahmadiyah (MTA channel), dengan tegas dan jelas, setiap kali nama MGA disebut, selalu dibarengi dengan doa, “Alaihi Salam”. Bagi kalangan Islam (Sunni), doa tersebut hanya diperuntukkan bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad saw seperti Isa, Musa, Ismail, dan yang lainnya. Untuk para sahabat Nabi Muhammad saja, teologi Sunni hanya menyebutkan doa, “radiallahu anhu” (Semoga Allah meridhoinya). Artinya, bagi umat Islam, pelafalan kaum Ahmadiyah dengan do’a “allaihi salam” menunjukkan bahwa MGA lebih mulia dari sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lain-lain.

Alasan-alasan teologis seperti inilah yang mengusik ketenangan masyarakat Pakistan, empat puluh tahun lalu, dan mereka menyelesaikannya dengan menyatakan Ahmadiyah non-muslim, baik kelompok Ahmadiyah Qadiani atau Lahore. Ketegangan yang sama kini tengah merebak di Indonesia.

Kedua: Secara hukum. Sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2008 menyusul kasus kerusuhan Monas, penyerangan Ahmadiyah di Pandeglang  adalah yang terparah dan paling mengerikan di awal tahun 2011 ini. Menurut saya, muara dari persoalan ini adalah ketidaktegasan aturan dalam SKB itu. Jika di Pakistan, Ahmadiyah dengan tegas disebut non-muslim dalam konstitusi mereka, kita hanya mengaturnya dengan SKB yang menggunakan bahasa bersayap seperti “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad S.a.w;” (Poin 2 SKB).

Ada beberapa kelemahan dalam SKB tersebut. Pertama, mengutip Prof. Yusril Ihza Mahendra, SKB sesungguhnya sudah tidak lagi dikenal dalam hirarki hukum kita sejak diundangkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 10 tahun 2004 tersebut menyatakan, antara lain, hirarki undang-undang terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. (Pasal 7). Dengan kata lain, bentuk keputusan hukum yang tepat bukanlah sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB), tetapi Peraturan Presiden (bila yang hendak dilarang Ahmadiyah sebagai organisasi) atau Peraturan Menteri (jika yang hendak dilarang orang/perorang.)

Kedua; SKB telah “melemahkan” ketentuan Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965. Kata “diberi perintah dan peringatan keras” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut telah dilunakkan menjadi “memberi peringatan dan memerintahkan”. Namun demikian, walaupun isi SKB itu tidak memuaskan, SKB itu adalah kebijakan (beleid) Pemerintah, yang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili.

Kini, bola penyelesaian hukum tentang Ahmadiyah (dan gerakan penodaan agama lainnya) ada di tangan presiden. Presiden tidak perlu lagi “prihatin” atau membentuk satuan tugas (satgas) dalam menyelesaikannya. Presiden tinggal menerbitkan Peraturan Presiden untuk membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sebab, faktanya, kegiatan Ahmadiyah di Indonesia bukan sekedar kegiatan individu para penganutnya, tetapi suatu kegiatan yang terorganisasikan melalui JAI. Organisasi ini terdaftar di Kementerian Kehakiman RI sebagai sebuah vereneging atau perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 Maret 1953. Berdasarkan ketentuan Pasal (2) UU Nomor 1/PNPS/1965, apabila kegiatan kegiatan penodaan ajaran agama itu dilakukan oleh organisasi, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakannya sebagai “organisasi/aliran terlarang”, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Dalam hal setelah Peraturan Presiden yang membubarkan Ahmadiyah diterbitkan, dan pihak Ahmadiyah tetap melakukan kegiatannya, ketentuan Pasal 156a KUH Pidana berlaku. Yaitu, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia”. Sehingga, alur hukum penyelesaian tentang Ahmadiyah menjadi jelas tanpa perlu berputar-putar.

Wallahua’lam bishowab.

sumber : www.dakwatuna.com,

Oleh: Inayatullah Hasyim

A. Kesucian Kitab Tazkirah

Pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India pada tahun 1835 dan meninggal 1908, sejak tahun 1871 mengklaim dirinya menerima wahyu dari Tuhan. Ia mengkalim kedatangan Malaikat Jibril kepadanya. Di antara wahyu yang diterimanya adalah, Qul ya ayyuhannas inni rasulullahi ilaikum jami‘an (Katakanlah (Hai Ahmad) sesungguhnya saya adalah rasul Allah kepada kamu semuanya) dalam Tazkirah hlm. 532. Wahyu-wahyu yang diturunkan kepadanya tidak ada yang menghafalnya dan tidak ada yang mencatatnya kecuali dirinya sendiri. Ia mencatatkan wahyu-wahyunya bertebaran di dalam berbagai buku karangannya, baik dalam bukunya yang berbahasa Arab, seperti al-Istifta’, Mawahib arRahman, dan Maktub Ahmad, maupun dalam bukunya yang berbahasa Urdu, seperti Haqiqatul Wahyi, Izalah Awham, dan Eik Ghalathi Ka Izalah.
Karena keadannya yang bersebar itu, Khalifahnya yang kedua bernama Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad berusaha menghimpunnya dalam sebuah buku yang bernama Tazkirah. Namun, usaha Basyiruddin belum mencakup semua wahyu itu, maka Khalifah ketiga, Hadrat Nasir Ahmad berusaha melengkapinya sehingga Tazkirah yang kedua ini menjadi lebih tebal daripada yang pertama. Tebal Tazkirah pertama itu lebih kurang dua pertiga dari Tazkirah yang kedua. Himpunan wahyu Mirza Ghulam Ahmad yang dikerjakan Khalifah ketiga inilah yang menjadi pegangan Ahmadiyah sekarang. Jadi, Kitab Tazkirah tidak ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad.

Tetapi, ia menuliskannya dalam berbagai bukunya, kemudian dihimpun oleh Kahlifah yang kedua dan ketiga dalam sebuah buku, yakni Tazkirah. Sama halnya dengan Kitab Suci umat Islam, Al-Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad Saw. tetapi dihimpun oleh tim yang dibentuk Khalifah ketiga, Usman bin Affan se-hingga dikenal dengan sebutan Mushhaf Utsmani. Sehubungan dengan kesucian Tazkirah memang diakui oleh seorang alim dan tokoh Jemaah Ahmadiyah, H. Sayuti Aziz Ahmad. H. Sayuti Aziz Ahmad ini benar-benar menguasai Tazkirah karena ia adalah alumnus Al-Jami‘atul Islamiyah Rabwah Pakistan, yaitu kota basis Ahmadiyah dan ia menguasai dan mengajarkan bahasa Arab dan Urdu. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Jawa Pos News Network terbitan 8 September 2005 memuat keluhan H. Sayuti. Menurut Sayuti, untuk dapat menjalankan titah Nabi Mirza Ghulam Ahmad, umatnya harus memahami isi Kitab Suci Tazkirah. Uniknya, umatnya justru banyak yang rajin membaca Al-Quran.

Sebagai tokoh Ahmadiyah, H. Sayuti terpaksa ekstra keras memberikan pengajaran kepada keluarganya. Pasalnya, keempat anaknya mempunyai latar belakang pendidikan yang sama sekali berbeda dengan orang tuanya. Tetapi, dengan kerja keras, H. Sayti berhasil mengAhmadiyahkan anak-anaknya. Sayuti berkata, “Alhamdulillah keluarga saya sekarang sudah seiman. Semuanya kini menjadi pengurus Ahmadiyah.” H. Sayuti inilah yang mengakui Tazkirah sebagai Kitab Suci, bukan orang Ahmadiyah biasa.

B. Kandungan Kitab Tazkirah
Tebal Kitab Tazkirah 818 halaman. Isinya berbahasa Arab dan Urdu. Isinya yang berbahasa Arab ada yang persis seperti ayat-ayat Al-Quran, ada yang mirip, ada pula yang memang berbeda total dengan Al-Quran, dan ada pula yang sama dengan hadis. Kalimat yang sama dengan ayat Al-Quran misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi‘uni yuhbibkumullah (Katakanlah (wahai Ahmad), jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu.) Ini adalah penggalan Al-Quran surat Ali Imran: 31. Sementara dalam Tazkirah hlm 221, sambungannya lain lagi, yaitu Wa yaghfir lakum zunubakum wa yarham ‘alaikum wa huwa arhamur rahimin (Dan Ia mengampuni dosa-dosa kamu, memberi rahmat atas kamu, dan Ia Paling Penyayang.) Dalam Tazkirah hlm. 352, sambungannya, Wa qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami‘an aiy mursalum minallah (Dan katakanlah, Hai manusia sesungguhnya saya rasul Allah kepada kamu sekalian, artinya diutus dari Allah.)

Mirza Ghulam Ahmad mengkalim bahwa ayat ini turun kepadanya setelah pernah turun kepada Nabi Muhammad saw. Dalam bukunya, Eik Ghalathi Ka Izalah versi Indonesia hlm. 5, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa dalam wahyu ini Tuhan sudah menamainya Muhammad dan Rasulullah. Karena itu, orang Ahmadiyah tidak perlu merombak bagian kedua dari syahadatnya, yakni wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang artinya, Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jadi lafal syahadat orang Islam sama dengan syahadat orang Ahmadiyah. Akan tetapi, hakikatnya berbeda karena Muhammad dalam syahadat orang Islam adalah Muhammad bin Abdillah, sedang Muhammad dalam syahadat orang Ahmadiyah maksudnya Mirza Ghulam Ahmad.

Contoh isi Tazkirah yang mirip dengan Al-Quran adalah Ya Ahmadu uskun anta wa zaujukal jannah (Hai Ahmad, diamlah engkau dan isterimu di dalam sorga) mirip dengan Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah (Hai Adam. Diamlah engkau dan isterimu dalam sorga). Inna anzajnahu qariban minal Qadiyan (Kami turunkan (Tazkirah) dekat dari Kadiyan) mirip dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadr (Sesungguhnya, Kami menurunkannya (Al-Quran) pada malam yang agung). Contoh yang memang beda secara total dengan ayat-ayat Al-Quran antara lain adalah Wadha‘nan nasa tahta aqdamika (Kami tempatkan manusia di bawah telapak kakimu) dalam Tazkirah hlm. 744. Ya Ahmadu Ju‘ilta mursalan (Hai Ahmad, engkau telah dijadikan utusan) dalam Tazkirah hlm. 487. La‘natullahi ‘alallazi kafar (Laknat Allah atas orang yang kafir), Burika man ma‘aka wa man haulaka (Diberkahi orang yang bersamamu dan orang di sekitarmua) dalam Tazkirah hlm. 751.

C. Kesimpulan
Sebagai himpunan wahyu, Tazkirah adalah sebuah kitab suci yang mengandung ajaran yang diterima Mirza Ghulam Ahmad dari Tuhannya. Isinya adalah menegaskan kenabian dan kerasulan Mirza. Orang yang kafir kepadanya akan mendapat laknat Tuhan. Kenabian, kerasulan, dan kelebihan Mirzalah yang ditekankan dalam Tazkirah. Susunan lafalnya banyak yang sama dan mirip dengan Al-Quran, tetapi maknanya disimpangkan dari yang sebenarnya. Kata yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dipalingkan kepada Mirza sehingga Mirzalah nabi itu. Pengakuan Mirza sebagai nabi dan rasul, jelas membuatnya sesat dan keluar dari akidah Islam. Perbuatan Mirza mengacak-acak Al-Quran dan memutarbalikkan maknanya adalah tindakan penodaan terhadap Agama Islam. Karena itu, pelarangan kegiatan Ahmadiyah hanyalah solusi semu. Solusi final tidak lain kecuali pembubarannya.

Sumber : Waspada Online, Friday, 18 Juli 2008, 12:39.

Penulis adalah Ketua Komisi Dikbud MUI SU.

Selain ketua, dalam muswil itu juga terpilih Majrur sebagai sekretaris Muhammadiyah Kalteng.

Sambutan Bupati Kapuas Usai Sholat Jumat

Pimpinan Pusat Muhammadiyan dan Wakil Gubernur Kalteng

Bupati melepas Pawai Taaruf

Penduduknya mayoritas umat Islam yang kebanyakan tinggal di kota, daerah pantai dan pesisir laut. Berkembangnya lembaga – lembaga pendidikan semakin pesat, dimulai dari Tingkat SD (MI) sampai dengan SLTA (MA).

Bertolak dari keadaan tersebut, hasrat umat Islam sangat antusias untuk mendirikan lembaga Perguruan Tinggi Islam, dengan disponsori oleh Departemen Agama dan Pemda Tk.II Kapuas serta masyarakat umat Islam, diadakan rapat beberapa kali dan disambut baik oleh H. Mohd. Adenan (Alm) yang menjabat sebagai Bupati pada saat itu.

Pada tanggal 22 Agustus 1985 terbentuklah Perguruan Tinggi Agama Islam di Kota Kuala Kapuas dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kuala Kapuas dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pengelolaan STIT yang dibentuk dan dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP) Kuala Kapuas dengan akte Notaris No. 53 tanggal 23 Maret 1977 oleh Notaris : Veronica Lily Dharma, SH di Banjarmasin, dengan Tokoh pendiri yaitu :
1. Letkola Polisi H. Darbi Zainullah, BA (Kepala BP.7)
2. Drs. Mawardi (Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas)
3. H. Mohd Ichsan ( Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas)
4. Drs. H.M.Nafiah Ibnor ( Pejabat pada Kandepag Kabupaten Kapuas )

Empat orang pendiri ini dikenal dengan sebutan panitia 4 (empat) yang dipercaya untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendirian STIT Kuala Kapuas. Kemudian dalam rapat Pengurus Yayasan PKP, dewan dosen dan Tokoh masyarakat ditetapkan Pimpinan dan Staf STIT Kuala Kapuas dengan Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Kuala Kapuas, Nomor : 54/PKP-KPS/1985
1. Dekan : Drs. Mawardi
2. Wakil Dekan I : Drs. M. Yusuf Hasan (Alm)
3. Wakil Dekan II : Drs. Ahmad Sairaji
4. Wakil Dekan III : Drs. Azhar Slamet
5. Sekretaris : Drs. H.M. Nafiah Ibnor
6. Pelaksana Umum, : Abdul Manan, BA
7. Keuangan, Kepegawaian dan : Murjani Baseran, BA
Perpustakaan
8. Staf : Gunawan

Untuk memperoleh kegiatan pihak yayasan PKP dan Civitas Akademika meminta rekomendasi kepada Rektor IAIN Antasari Banjarmasin dengan Surat Nomor : 835/PP/009E/1986 tanggal 28 Agustus 1986, Dengan berbekal surat rekomendasi ini Fakultas Tarbiyah Kuala Kapuas mendapat izin operasional dari KOPERTAIS Wilayah IV Surabaya dengan Surat Keputusan Nomor : 99/K/F-9/P/1987 tanggal 4 maret 1987 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1986.
Berpedoman kepada peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan status terdaftar program SI dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah.

Untuk kelangsungan STIT, sebagai lembaga Perguruan Tinggi kesepakatan dalam pengelolaannya, dengan membentuk Yayasan Khusus Perguruan Tingi Agama Islam yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam (YAPERTIM) Kuala kapuas dengan Akta notaris Nomor : 16 tanggal 10 Oktober 1988 oleh Notaris Veronica Lily Dharma,SH di Banjarmasin dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :
1. Badan Penasehat / Pembina
Ketua : Letkol. Endang Kosasih (Bupati KDH Tk.II Kapuas)
Anggota : Letkol Pol. Amedio Mishar (Kapolres Kapuas)
: Letkol Widodo (Dandim 1011 Kapuas)
: H. Hamberi ( Ketua DPRD Tk.II Kapuas)
: Sulaiman Soerdayana, SH (Ketua PN Kuala Kapuas)
: Drs. Mawardi ( Ketua Pengadilan Agama Kapuas)
: Drs. Rusli Awi (Ka. Kandepag Kabupaten Kapuas)
: KH. Kaderi Amar (Ketua Majelis Ulama TK.II Kapuas)
2. Badan Pengurus
Ketua : Letkol Polisi. H. Darbi Zainullah, BA
Ketua I : Gusti Yurnani, SH
Ketua II : Sudirman, SH
Ketua III : Ading Iskandar Chairudin, SH
Sekretaris : Drs. Aspul Anwar
Sekretais I : H. Thamrin Luther, BA
Sekretaris II : Drs. H. M. Nafiah Ibnor
Bendahara : H. Rusni
Bendahara I : H. Mursyid Abbas
Anggota : Drs. Mawardi
: Drs. Rusli Awi
: Sardini, SMHK
: DR. Iskandar Zulkarnain

Untuk kelangsungan STIT Kuala kapuas difungsikannya YAPERTIM, dengan serah terima Yayasan Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP) kepada Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Mukarram Kuala Kapuas dengan berita acara serah terima Nomor :04/YPKP/ST/KPS/88 Tanggal 5 Nopember 1988.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya STIT Kuala Kapuas memperoleh Status TERDAFTAR dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 83 tahun 1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang status terdaftar S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk lima tahun dan berakhir tahun 1996.

Setelah pasang surut keadaan mahasiswa, maka STIT Kuala Kapuas masih diberikan kepercayaan pemerintah melalui perpanjangan Status terdaftar dengan SK Menteri Agama No.110 tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 dengan program S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kependidikan Islam (KI) berlaku hingga tahun 2001

Pada Tahun 1999 STIT program S1 Jurusan PAI Kuala Kapuas mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan setelah dilakukan audit melalui visitas pada bulan April 2000. STIT Kuala Kapuas Jurusan PAI mendapat Akreditasi dari BAN dengan predikat C dengan masa mandiri selama 3 tahun (2002)

Berdasarkan perkembangan dalam menjawab tantangan kedepan, STIT Kuala Kapuas perlu mengembangkan diri dengan menambah program yaitu Diploma II dan Jurusan Syariah, hingga akhir pada tahun 2001, diajukan usul perpanjangan usul status dan penambahan jurusan serta perubahan nama STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) menjadi STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) kepada Menteri Agama RI melalui KOPERTAIS XI Kalimantan dan terbitlah Surat Keputusan Ketua KOPERTAIS XI Kalimantan Nomor ; C/II/2001 Tanggal 09 Maret 2001 tentang status Terdaftar Jurusan Tarbiyah Program Kependidikan Agama Islam (KI) dan Jurusan Syariah Program Al-Assyakhsiah serta Program Diploma II Jurusan Pendidikan Agama Islam dan D2 PGSD/MI. Dengan berbagai kendala Jurusan syariah tidak dapat berjalan lama dan pada Tahun 2006 untuk program D2 ditutup.
Sekarang yang berjalan aktif dan terus mneingkat maju adalah Program S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) , karena lulusan tersebut untuk mengisi kekosongan guru – guru Agama Islam pada Sekolah Umum dan Madrasah.

Adapun Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kuala Kapuas dari sejak berdiri sampai sekarang adalah :
1. Letkol Pol. H. Darbi Zainullah, BA
2. Drs. Mawardi, SH
3. Drs. H. M. Yusuf Hasan
4. Drs. Rusli Imus
5. Drs. Ahmad Sairaji
6. Drs. H. Azhar Slamet
7. Drs. H.M.Nafiah Ibnor, MM (Sekarang)

Sumber : TU STAI Kapuas

download file

Copyright © Aditya F. Fadilla 2003-2006

Dibuat menggunakan Microsoft Excel 2000

Download File

download disini

Penulis : Dr. Amien Rais, M.A

download file